 |
| Kartu Perlindungan Sosial. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman |
Selepas kenaikan
harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, mulai Sabtu (22/6), Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi langsung dibagikan.
Untuk awalan, BLSM diberikan ke 13 kota besar lebih dulu, minus Bandung dan
Jayapura yang karena beberapa alasan, ditunda hingga 24 Juni.
Terkait penyaluran BLSM ke kota-kota besar dulu, Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatAgung Laksono mengatakan
karena di perkotaan banyak warga miskin. Sehingga dari pemetaan pemerintah,
fokus utama kompensasi diarahkan ke kota-kota besar.
"Warga miskin
bukan cuma di desa, di kota juga banyak dan itu dilakukan karena memang sudah
terinci dan diselesaikan lebih dulu," ujarnya selepas pengumuman kenaikan
harga BBM di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/6).
Selain itu, Agung
mengatakan pengaturan wilayah itu sudah disesuaikan dengan kemampuan kantor
pos. Politikus Golkar ini mengatakan penyaluran BLSM dilakukan bertahap, paling
lambat sampai Desember.
Pertimbangannya jika
ada warga miskin yang kartunya rusak, hilang, atau luput terdata. Karena itu,
dia menyerukan agar warga penerima BLSM tidak berebutan dalam mengambil hak mereka.
"Kantor pos yang
punya pengalaman seperti itu mengaturnya dengan data-data yang ada. Secara
bertahap diselesaikan sebelum 30 Juni di seluruh kota di Indonesia, termasuk
kabupatennya. Enggak usah terburu2 diambil karena itu berlaku sampai 2
Desember. 1 juli harus ngambil, bisa diambil 10 Juli kalau memang sakit. Paling
lambat 2 Desember," paparnya.
Nantinya, penyaluran
dana BLSM sebesar Rp 150.000 per KK tidak akan dibebankan pada kantor pos saja.
Kalau perlu nanti perwakilan pos bisa dibuka di lokasi yang lebih dekat bagi
warga miskin, dengan bantuan perangkat desa atau kelurahan.
"Kalau perlu pos
mendekati komunitas bagi orang yg cacat lansia, akan diantar oleh petugas
kantor pos bersama dgn pejabat lurah, RT, RW, bisa diwakilkan, pokoknya
dipermudah," ungkap Agung.
BLSM untuk tahap
pertama disalurkan ke Banjarmasin, Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Yogya,
Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Makassar, dan Ambon.
Penyaluran dilakukan
dengan mengirim Kartu Perlindungan Sosial (KPS) langsung ke alamat rumah tangga
miskin sasaran. Kartu itu syarat utama mengambil BLSM, maupun kompensasi lain,
seperti beasiswa miskin dan beras miskin.
Pengiriman KPS ke
Bandung ditunda karena akhir pekan ini ada pilwalkot. Sementara Jayapura
ditunda atas permintaan pemda.
[bmo]
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai
pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) lebih baik dibanding
program serupa yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digagas saat kenaikan
harga BBM pada 2008-2009.
Menurut Hatta, saat
ini masyarakat Jakarta sudah cukup dewasa untuk memahami pembagian porsi dana
yang sudah ditetapkan pemerintah. Hatta juga menyampaikan bahwa BLSM ini jauh
dari penyelewengan oleh oknum yang tidak berkepentingan.
"Saya kira tidak
karena masyarakat yang menerima itu memang masyarakat yang membutuhkan untuk
kehidupan sehari hari jadi penyelewengan kecil, sistem lebih baik, tertib yang
membawa kartu hanya yang memiliki kartu itu, berbeda dari 2008 dan 2009 pakai
kupon sehingga masyarakat tidak paham, bisa saja menyerahkan pada orang
lain," ujarnya saat di Kantor Pos Tendean, Jakarta, Sabtu (21/6).
Menurutnya, kartu
BLSM ini merupakan cikal bakal sistem perlindungan sosial, di mana satu kartu
untuk semua bantuan pemerintah. "Jadi kan kartu ini bisa ngambil raskin
dan bantuan sosial termasuk beasiswa ini penting kartunya," jelas dia.
Rencana awal,
pencairan BLSM tahap I akan dilakukan di 15 kota. Namun dengan beberapa
pertimbangan, ada daerah yang tidak dapat melakukannya.
"Sebetulnya ada
15, ada permintaan daerah ada pilkada, papua minta tunda, ada 13 kota dilakukan
dan bertahap sehingga 1 juli seluruh kabupaten dan kota sudah mendapatkannya
dan ini yang saya senang lebih akurat, lebih berhak menerima masyarakat
itu," ungkapnya.
Hatta juga mengharapkan,
kartu BLSM ini dapat diupdate sebelum masanya habis tahun depan. "Update
itu tentu saja bisa karena agar masyarakat naik kelas dan juga kesejahteraan
masyarakat meningkat, sehingga kalau ada sensus dari BPS sudah sejahtera, tidak
perlu dapatkan kartu sosial lagi, update selalu dilakukan. Namun, itu
kewenangan BPS. Tentu diupdate lagi tapi tidak dalam waktu dekat ini karena
pemilu," tegasnya.
Warga kecamatan pela
mampang, Darsiah (68) mengatakan pembagian BLSM cukup mudah dan tidak berbelit.
"Saya hanya antre lima menit saja," singkatnya.
[noe]
Pemerintah menegaskan
pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dimaksudkan agar
masyarakat miskin tidak menjual aset atau harganya saat terjadi kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM). BLSM akan diberikan selama 4 sampai 5 bulan dengan besaran
Rp 150.000 per rumah tangga.
Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan pemerintah mengalokasikan
anggaran Rp 9,7 triliun untuk program BLSM. Selain BLSM, juga terdapat program
infrastruktur dasar yang dimaksudkan agar tercipta pembukaan lapangan kerja
baru untuk masyarakat miskin.
"Anggaran untuk
infrastruktur dasar sebesar Rp 7,2 triliun. Ini juga untuk membantu pembangunan
pedesaan," ujarnya saat jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian,
Jakarta, Jumat (21/6).
Rincian untuk
infrastruktur dasar ini, lanjutnya, ialah tambahan jumlah desa sebesar 11.500
desa menjadi 250 juta per desa/kelurahan. Selain dua program tersebut,
pemerintah juga menyiapkan program percepatan dan perluasan perlindungan sosial
(P4S) yakni pengembangan dari program perlindungan sosial yang telah ada.
Program P4S ini
terdiri dari pemberian beasiswa masyarakat miskin, beras miskin (raskin) dan
program keluarga harapan (PKH). Beasiswa dimaksudkan agar masyarakat tetap bisa
mengakses sistem pendidikan dan raskin dengan tujuan memastikan masyarakat
miskin memperoleh pangan.
Raskin akan diberikan
untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran yang ditambah 3 bulan. Ini diberikan pada
Juni Juli karena mengantisipasi hari raya besar dan September untuk masa
paceklik.
"Ini penting
karena pangan termasuk 30 persen konsumsi rumah tangga miskin. Anggaran raskin
ialah Rp 4,3 triliun," tuturnya.
Penyaluran beasiswa
masyarakat miskin ditujukan untuk 16,6 juta siswa yang didalamnya kini mencakup
masyarakat rentan miskin. Besarannya sendiri antara lain Rp 450.000 per siswa
per tahun tingkat SD, Rp 750.000 untuk SMP dan Rp 1 juta untuk SMA.
"Ini serta
ditambah bantuan untuk buku seragam dan alat tulis," ucapnya.
[bmo]
Sumber: Merdeka.com
Haji Nyaman Bersama KBIH " Jabal Nur " Bandengan Jepara
Nama Kelompok : “ Jabal Nur “
Alamat : Ds. Bandengan Kec. Kota Jepara
Pengasuh : Ustad H. Abdullah Uzair
Telp : 081 393 577 202
Tidak ada komentar:
Posting Komentar