Tampilkan postingan dengan label BLSM.. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BLSM.. Tampilkan semua postingan

Jumat, 12 Juli 2013

Woow Di Kudus , Ada Penerima BLSM Punya Dua Mobil


KUDUS – Data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kecamatan Besito, perlu diteliti ulang. Contohnya di Desa Besito, kecamatan tersebut, di mana para pemilik mobil ternyata menjadi salah satu penerimanya. Kepala Desa (Kades) Besito Abdul Rozaq mengatakan bahwa pencairan BLSM bagi belasan orang penerimanya, terpaksa ditunda. Ini karena pihak desa, menilai jika rumah tangga sasaran (RTS) yang mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), termasuk orang kaya.
Bahkan, dua di antara penerima KPS tersebut memiliki masing-masing dua unit kendaraan roda empat atau mobil. Rozaq mengatakan bahwa, pada program BLSM tahap pertama itu, warganya yang mendapatkan jatah 237 penerima. ”Berdasarkan pengamatan kami, 40 persen di antaranya tidak tepat sasaran,”' katanya, Senin (8/7).
Hasil penelusuran pihak desa, sekitar 60 warga penerima BLSM mempunyai tingkat kesejahteraan yang cukup baik. Hal yang cukup mencolok terjadi pada 15 penerima yang dianggap mempunyai taraf penghidupan yang sudah dapat dikategorikan kaya. ”Mereka yang kami tunda pencairannya,”' paparnya.
Dia menyatakan, akan memberi pengertian terlebih dahulu kepada ke-15 warga penerima BLSM tersebut, bahwa mereka sudah tidak layak lagi menerimanya. Sebaliknya, banyak warga lainnya yang dianggap lebih berhak mendapatkan alokasi sebesar Rp 150 ribu per bulan itu.
Seandainya mereka dapat memahami hal tersebut, menurut Rozaq, pihaknya akan mengusulkan agar bantuan dapat dialihkan kepada warga yang berhak. Namun bila mereka tetap bersikukuh untuk mencairkannya, pihak desa juga tidak akan mencegahnya. ”Penundaan hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu. Kalau mau tetap dicairkan, ya silakan saja,”' jelasnya.
Hal tersebut juga sudah dikoordinasikan dengan PT Pos Cabang Kudus. Ditegaskannya, pihaknya tidak melarang pencairan dana itu, tetapi hanya mengimbau agar penerima yang dianggap sudah cukup kaya, dapat memberikannya kepada warga yang lebih berhak. ”Toh, pencairannya juga akan dilakukan warga penerima sendiri,” katanya.
Terpisah, Kepala PT Pos Kudus Rusdi Hendra Sanjaya menyatakan bahwa sejumlah KPS memang tidak dapat dicairkan. Penyebabnya, selain yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya, juga karena penerima sudah pindah, dan alamatnya tidak jelas. Proses perhitungan penerima seperti itu masih terus dilakukan. ”Prosesnya masih terus berjalan,”' ungkapnya. MERIE
Sumber : MURIA NEWS

Inilah Kriteria Miskin Versi BPS


Biro Pusat Statistik (BPS)menggunakan batas garis kemiskinan berdasarkan data konsumsi dan pengeluaran komoditas pangan dan non pangan. Komoditas pangan terpilih terdiri dari 52 macam, sedangkan komoditas non pangan terdiri dari 27 jenis untuk kota dan 26 jenis untuk desa. Garis kemiskinan yang telah ditetapkan BPS dari tahun ketahun mengalami perubahan.
Menurut Indonesian Nutrition Network (INN) tahun 2003 adalah Rp 96.956 untuk perkotaan dan Rp 72.780 untuk pedesaan.
Kemudian menteri sosial menyebutkan berdasarkan indikator BPS garis kemiskinan yang diterapkannya adalah keluarga yang memilki penghasilan di bawah Rp 150.000 perbulan. Bahkan Bappenas yang sama mendasarkan pada indikator BPS tahun 2005 batas kemiskinan keluarga adalah yang memiliki penghasilan di bawah Rp 180.000 perbulan.
Dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program bantuan langsung tunai (BLT) BPS telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin, seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (2005), rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin, yaitu:
  1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang
  2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
  3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
  4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
  5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
  6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
  7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
  8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
  9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
  10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
  11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
  12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
  13. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
  14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
Ada satu kriteria tambahan lagi, hanya tidak terdapat dalam leaflet bahan sosialisasi Departemen Komunikasi dan Informatika tentang kriteria rumah tangga miskin, yaitu rumah tangga yang tidak pernah menerima kredit usaha UKM/KUKM setahun lalu.



Haji yaman Bersama KBIH " Jabal Nur " Bandengan Jepara 
 Nama Kelompok : “ Jabal Nur “
Alamat                    :   Ds. Bandengan Kec. Kota Jepara
Pengasuh              : Ustad H. Abdullah Uzair
Telp                         : 081 393 577 



Rabu, 03 Juli 2013

Di Kedungmutih Demak Ada Jompo Miskin Tak dapatkan BLSM

 
Hamdan Kades Kedungmutih , inzet contoh KPS

Demak - Pembagian KPS ( Kartu Perlindungan Sosial) membuat sejumlah Kepala Desa pening kepalanya. Pasalnya Kartu Kuning yang didapatkan dari Kantor Pos itu ditemukan salah sasaran.

Mestinya yang berhak mendapatkan KPS itu adalah Kapala Keluarga yang benar-benar kurang mampu atau kategori miskin. Namun kenyataannya ada KK yang rumahnya bagus, punya motor lebih dari satu mendapatkan kartu sakti itu.

“ Tetapi ada warga saya yang janda, jompo , tidak memiliki rumah dan makannya dari belas kasihan orang namun tidak mendapatkan. Kami kalau kayak begini harus berbuat apa ? “, kata Hamdan Kepala Desa Kedungmutih kecamatan Wedung.

Menurut Hamdan, desa Kedungmutih terdiri dari 1.245 KK jatah kartu KPS dari Pos dan Giro sebanyak 340 KK. Dari jumlah tersebut yang benar-benar layak hanya 64 KK , sisa adalah salah sasaran.

Sedangkan warga yang layak mendapatkan namun terlewatkan karena pendataan yang salah sebanyak 90 KK. Oleh karena itu dia pusing dari mana dia memberikan kekurangannya karena semua amplop sudah tertera nama masing-masing penerima.

“ Padahal menurut aturannya yang mengambil dana BLSM itu nama yang tetera dalam KPS . Bagaimana saya mengusahakan warga yang layak mendapatkan namun tidak terdata ? “, kata Hamdan (4/7)

Hamdan mengharapkan data penerima KPS itu harus bisa dimutakhirkan sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga warganya yang benar-benar layak mendapatkan segera menerima haknya. Sedangkan warga yang tidak layak kartu itu segera dikembalikan atau ditarik. (Muin)



Haji Nyaman Bersama KBIH " Jabal Nur " Bandengan Jepara 
 Nama Kelompok : “ Jabal Nur “
Alamat                    :   Ds. Bandengan Kec. Kota Jepara
Pengasuh              : Ustad H. Abdullah Uzair
Telp                         : 081 393 577 202

Senin, 01 Juli 2013

Hello !!!! Di Demak ADA PAK HAJI TERIMA BLSM


Suasana pembagian BLSM 

-Pembagian Tidak Tepat Sasaran

DEMAK-Baru hari pertama pencairan BLSM di Kantor Pos, beberapa warga penerima sudah mengaku jatahnya akan di sunat oleh lembaga desa setempat.
Seperti, Mursidi (40) warga Dukuh Manyar Desa Donorojo Kecamatan Demak Kota, setelah menerima uang BLSM sebesar Rp 300 ribu, sesampai dirumah harus menyetor ke Ketua RT setempat untuk dibagikan secara rata kepada warga lain yang tidak menerima BLSM.

"Baru pertama ini saya terdaftar menerima BLSM, setelah menerima uang sebesar Rp 300 ribu nanti dirumah saya ditagih oleh pak Ketua RT sebesar Rp 100 ribu untuk dibagikan ke warga lain,” ungkap bapak tiga anak ini.

Bagi pria pekerja serabutan ini, uang sebesar Rp 300 ribu cukup membantu biaya hidup keluarganya, sebenarnya dia merasa berat untuk melepas uang Rp 100 ribu untuk dibagikan warga lain, sebab kebutuhan sekolah anaknya yang duduk di kelas satu SD masih kurang. Namun Mursidi tak bisa berbuat banyak, karena hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama di desanya.

Ditempat lain, pembagian BLSM tidak tepat sasaran, hal ini terjadi di Kecamatan Wonosalam. Sejumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), justru sudah menyandang gelar pak haji, memiliki sepeda motor dan sawah.

Suryono (30) warga Dukuh Pampang Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam mengatakan, tak sedikit penerima KPS berasal dari kalangan berada. Di RT 02 RW 05 Dukuh Pampang, terdapat seorang warga yang menyandang gelar pak haji dan memiliki usaha dealer mobil justru menerima KPS.

“Padahal masih banyak orang-orang jompo dan miskin, seperti Mbah Nyiami justru tidak menerima kartu BLSM,” ungkapnya, kemarin. Kondisi ini juga terjadi di RT 03 RW 05, dari 45 KK yang menerima KPS, hanya enam RTS. Dari jumlah itu, tiga orang diantaranya memiliki sawah bahkan terdapat dua unit sepeda motor di masing-masing rumahnya.

Sementara, dalam pembagian BLSM tahap pertama ini, Kecamatan Demak Kota mendapat giliran pertama pencairan BLSM. “Kami sudah menjadwalkan pembagian bagi warga Kecamatan Demak selama dua hari, yaitu hari Senin dan Selasa,” ungkap Kepala Kantor Pos Cabang Demak, Akhmad Solikin.

Pada hari pertama jumlah penerima BLSM sebanyak 6.045 orang berasal dari 12 desa di Kecamatan Demak , dan hari kedua diperkirakan sebanyak 2.853 orang penerima BLSM dari 7 desa di Kecamatan Demak.

Sementara itu Bupati Demak, HM Dachirin Said mengaku kaget dengan persoalan tersebut, “Saya belum dapat informasi adanya temuan kasus pemotongan itu,” ungkapnya seusai mengikuti Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi soal LPJ APBD 2012 di Gedung DPRD Demak, Senin (1/7).

“Kita lihat segi positifnya dulu, kalau untuk dibagikan kepada warga lain di kampungnya yang tidak dapat BLSM, mungkin untuk mencegah timbulnya gesekan di bawah,” jelas Dachirin. (harsem/swi/hst)
Sumber : HARSEM


 Haji Nyaman Bersama KBIH " Jabal Nur " Bandengan Jepara 
 Nama Kelompok : “ Jabal Nur “
Alamat                    :   Ds. Bandengan Kec. Kota Jepara
Pengasuh              : Ustad H. Abdullah Uzair
Telp                         : 081 393 577 202

Bupati Demak Terkejut Ada Pemotongan BLSM Rp 100 Ribu


Laporan Wartawan Tribun Jateng, Galih Priatmojo
TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Bupati Kabupaten Demak, HM Dachirin Said saat ditemui seusai Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi soal APBD 2012 di Gedung DPRD Demak mengaku terkejut atas temuan adanya pemotongan bantuan BLSM sebesar Rp 100 ribu.
Dirinya menyatakan belum mendapat informasi terkait adanya temuan kasus pemotongan tersebut.
"Kita coba lihat ini dari segi positifnya dulu jangan negatifnya. Kalau peruntukannya untuk dibagikan kepada warga lain di kampungnya yang tidak dapat BLSM ya itu barangkali untuk mencegah timbulnya gesekan biar tidak ada kecemburuan sosial. Makanya kami ingin lihat datanya dulu," terangnya, Senin  (1/7/2013).
Dachirin juga menambahkan persoalan penyunatan tersebut sebenarnya tidak akan menjadi masalah kalau kedua belah pihak sudah sepakat dengan pemotongan tersebut.
Seperti diberitakan, pembagian Bantuan Langsung Sementara Mandiri (BLSM) di Kabupaten Demak yang dimulai pada Senin (1/7) pagi berjalan lancar.
Tapi lagi-lagi, BLSM memunculkan permasalahan baru. Hal itu seperti yang dialami Mursidi (40). Warga Manyar, Donorojo, Demak Kota itu mengaku uang BLSM yang diterimanya sebesar Rp 300 ribu disunat sebesar Rp 100 ribu.
"Kata RT-nya untuk tetangga di kampung saya yang miskin tapi tidak dapat BLSM. Ya mau gimana kalo untuk kampung ya pasrah saja," ujarnya saat ditemui seusai menerima BLSM di Kantor Pos Cabang Demak.
Sumber : Tribun Jateng


 Haji Nyaman Bersama KBIH " Jabal Nur " Bandengan Jepara 
 Nama Kelompok : “ Jabal Nur “
Alamat                    :   Ds. Bandengan Kec. Kota Jepara
Pengasuh              : Ustad H. Abdullah Uzair
Telp                         : 081 393 577 202